Mengelola Konflik Pembangunan

Novri Susan

Ciri umum pembangunan Indonesia saat ini, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, adalah elitis, lamban, dan belum merefleksikan kepentingan umum.

Penyerapan anggaran negara (APBN/APBD) sering tak optimal. Ketika akhir tahun anggaran hanya tinggal hitungan bulan, dana negara cenderung diserap oleh program pemerintahan yang manipulatif, yaitu asal ada laporan formal di atas kertas.

Dampak nyata pembangunan yang konstruktif tak benar-benar dirasakan. Sebaliknya, soal kemiskinan belum tertanggulangi, pelayanan publik tak menggembirakan, dan kondisi infrastruktur tetap atau makin buruk. Kondisi pembangunan nasional ini merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang gagal mengelola konflik pembangunan berdasar ideal demokrasi.

Dominasi kepentingan

Pembangunan sosial ekonomi selalu dipenuhi konflik di antara kelompok-kelompok kepentingan. Terutama konflik kepentingan dalam memengaruhi perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Fenomena sosiologis yang sering muncul adalah kelompok kepentingan yang memiliki modal ekonomi politik lebih besar cenderung mendominasi konflik.

Selama periode demokrasi Indonesia, konflik atas pembangunan didominasi oleh kelompok pemodal besar dengan dukungan sebagian elite pemerintahan. Elite-elite pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, terindikasi mendukung kelompok-kelompok modal besar. Dukungan itu memperkuat dominasi untuk bisa melakukan praktik utilisasi pembangunan.

Dukungan elite pemerintahan salah satunya muncul dalam bentuk penutupan ruang deliberasi demokratis, yaitu mekanisme musyawarah yang transparan dengan masyarakat luas. Mereka membangun tembok penghalang deliberasi demokratis dengan mengurangi praktik diskursif di ruang-ruang publik. Maka, kelompok masyarakat akar rumput terpinggirkan selama konflik dalam pembangunan berlangsung sehingga kepentingan mereka tak terakomodasi.

Dukungan yang diberikan sebagian elite dalam pemerintahan tersebutlah yang jadi salah satu sebab fundamental perilaku birokrasi menjadi misterius, rumit, enggan memberikan informasi terbuka, dan lamban. Sesungguhnya birokrasi telah dijadikan sebagai mesin yang bekerja untuk menyukseskan misi sebagian elite pemerintahan, yaitu menutup ruang deliberasi demokratis.

Proyek pembangunan gedung olahraga di Hambalang, wisma atlet di Palembang, dan pengadaan alat kesehatan adalah contoh kasus yang terbukti sebagai bentuk dari utilisasi pembangunan oleh elite pemerintahan dan kelompok pemodal.

Rencana proyek pembangunan enam ruas tol baru di DKI Jakarta, dengan estimasi pembiayaan Rp 40 triliun, bukan tak mungkin adalah proses utilisasi pembangunan oleh sebagian elite pemerintahan dan kelompok modal besar. Proses formulasi proyek sejak 2005 tersebut tidak dihasilkan dari deliberasi demokratis. Namun, dicurigai kesepakatan terbatas elite pemerintahan waktu itu dengan kelompok-kelompok modal besar.

Setelah Joko Widodo terpilih sebagai gubernur baru DKI Jakarta, akhir 2012, inisiatif melakukan dengar pendapat dengan masyarakat Jakarta baru muncul. Akan tetapi, proses dengar pendapat ini pun tampaknya tidak akan banyak mengubah rumusan dan implementasi proyek pembangunan enam ruas tol.

Keberpihakan politik

Dominasi kepentingan kelompok modal besar dan sebagian elite pemerintahan dalam konflik pembangunan merupakan virus yang merusak kinerja ideal demokrasi. Pada kondisi tersebut, keberpihakan politik untuk menghapus dominasi kepentingan merupakan kebutuhan tidak bisa ditawar lagi.

Oleh karena itu, Indonesia butuh kepemimpinan politik yang berani dan tekun mempraktikkan dekonstruksi dominasi kepentingan atas pembangunan oleh kepentingan-kepentingan seksional. Praktik dekonstruksi dominasi itu harus muncul dalam bentuk pemosisian politik di tengah-tengah masyarakat akar rumput. Dekonstruksi dominasi juga membangun keterbukaan dalam setiap perumusan dan pelaksanaan pembangunan.

Proses dekonstruksi dominasi memungkinkan konflik pembangunan berlangsung dalam situasi kesetaraan politik dan terbuka. Semua kelompok kepentingan menjadi lebih bisa dijinakkan dari hasrat mengutamakan kepentingan seksional. Jika kepemimpinan politik mampu mendekonstruksi dominasi kepentingan, pembangunan akan berlangsung lebih cepat, efektif, dan tidak lamban. Lebih jauh lagi, pembangunan benar-benar memuat kepentingan umum, baik kepentingan kelompok modal, pemerintah, maupun rakyat semesta.

Melalui sejumlah pilkada yang digelar tahun ini, diharapkan muncul para pemimpin yang mampu mengelola konflik pembangunan dengan menghapus dominasi kepentingan-kepentingan seksional.

Novri Susan Sosiolog Universitas Airlangga

Sumber: KOMPAS, Senin, 11 Februari 2013.