Pengelolaan Sumber Daya Alam Masih Buruk

Jakarta, Kompas – Para pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN, harus lebih aktif menyiapkan kerangka kerja bagi negara anggotanya dalam mengelola sumber daya alam secara lebih baik lagi. Hal ini penting dilakukan menjelang terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

”Perlu ada transparansi dalam pengelolaan, seperti berapa yang didapatkan pemerintah dari sumber daya alam itu dan bagaimana pengelolaan serta manfaatnya bagi masyarakat banyak,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, di Jakarta, Rabu (17/4). Bentuk transparansi lain adalah publikasi keputusan untuk mengeksploitasi sumber daya dan penjelasan tentang kontrak pengelolaan.

Hal senada diungkapkan Kepala Ekonom Energy Studies Institute Singapura Tilak K Doshi. Menurut Doshi, tata kelola pemerintahan di ASEAN dalam hal sumber daya alam masih buruk. ”Persoalan di tiap negara berbeda. Persoalan pengelolaan sumber daya alam di Myanmar yang komunis berbeda dengan di Indonesia yang memiliki lembaga swadaya masyarakat dan ada pengawasan dari masyarakat,” ujarnya.

Persoalan itu antara lain buruknya regulasi pengelolaan, tidak ada koordinasi antar-kementerian, serta tumpang tindih kekuasaan antara pihak pemerintah dan pemerintah daerah.

Standardisasi

Selain transparansi, perlu juga ada standardisasi pada industri ekstraksi ini. Apalagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN sangat pesat dan sebentar lagi akan makin menjadi satu dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. ”Saat ini, level pemahaman tentang ekstraksi sumber daya alam berbeda-beda antara negara yang satu dan lainnya,” kata Fabby.

Seruan tentang standardisasi ini telah dibahas dalam ASEAN People Forum 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei, pekan lalu. Ketika itu, 300 organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Tenggara menyerukan pembentukan standar bersama.

Prinsip yang harus diakomodasi, antara lain, perlindungan hak asasi manusia, keamanan manusia, pembangunan manusia, promosi pembangunan lingkungan berkelanjutan, kesetaraan bagi hasil, dan transparansi dengan mengadopsi inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif.

Saat ini, Indonesia dan Filipina, dua negara anggota ASEAN yang kaya sumber daya energi dan mineral, mulai menerapkan prinsip transparansi melalui inisiatif transparansi pendapatan industri ekstraktif dan inisiatif pemerintahan yang terbuka. Sementara Myanmar sedang mempersiapkan penerapan transparansi pendapatan industri ekstraktif. Penerapannya diharapkan mulai dilakukan pada tahun 2014.

Setidaknya, ada dua proyek energi di ASEAN yang sedang dikembangkan, yaitu pemipaan gas alam dan kelistrikan. ”Namun, kerja sama ini lebih pada kepentingan negara masing-masing, bukan pada ASEAN secara keseluruhan,” kata Fabby.

Hanya ada sedikit kemajuan dari proyek pemipaan gas yang dimulai 25 tahun lalu. Sementara kecenderungan sudah berubah, saat ini lebih banyak gas alam cair yang dikonsumsi.

Proyek lain adalah pembentukan pasar listrik ASEAN dengan menggunakan listrik dari Mekong yang akan dijual ke Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Doshi pesimistis kerja sama seperti ini dapat dilakukan karena ketika tiga pemerintahan berbicara, kepentingan beragam, akhirnya kerja sama tidak dapat berjalan dengan baik. ”Lebih baik kerja sama bilateral saja,” ujar Doshi. (joe)

Sumber: KOMPAS, Kamis, 18 April 2013.