Pertumbuhan Indonesia Lamban

Jakarta, Kompas – Indeks Pembangunan Manusia Indonesia selama 31 tahun terakhir meningkat meski tidak signifikan. Kesenjangan pembangunan antardaerah membuat rata-rata kualitas manusia Indonesia rendah.

”Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama hingga semua warga bisa mendapatkan layanan publik dengan kualitas sama agar bisa berkompetisi secara global,” kata Kepala Perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia El Mostafa Benlamlih di Jakarta, Selasa (15/11).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2011 sebesar 0,617 dan menempati peringkat ke-124 dari 189 negara. Sejak 1980 hingga kini, IPM Indonesia tetap di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Jika ketimpangan antardaerah untuk mendapat layanan pendidikan dan kesehatan serta perbedaan pendapatan atau daya beli diperhitungkan, nilai IPM Indonesia turun menjadi 0,504.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, nilai IPM 2009 tertinggi dicapai DKI Jakarta sebesar 77,36 dan terendah di Papua 64,53. IPM kabupaten-kabupaten di Papua terendah di antara kabupaten se-Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana menyatakan, upaya mengejar pertumbuhan yang cepat saja, agar setara negara lain, tak cukup. ”Perlu diperhatikan distribusi dan kualitasnya untuk menekan kesenjangan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, kesenjangan pembangunan manusia Indonesia makin mencemaskan. Jika tidak segera diperbaiki, kesenjangan akan semakin lebar.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pengeluaran per kapita tertinggi 2009 ada di DI Yogyakarta sebesar Rp 644.670 dan terendah di Papua Barat sebesar Rp 595.280.

Armida mengakui pertumbuhan indeks pendapatan paling lambat dibandingkan dengan indeks kesehatan dan pendidikan. Rendahnya daya beli dipastikan akan memengaruhi kualitas pendidikan dan kesehatan. Demikian pula sebaliknya.

”Pemerintah telah menyiapkan MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) agar pendapatan masyarakat makin merata,” ujarnya. Selain itu, pada era desentralisasi, peningkatan kapasitas aparatur daerah mutlak diperlukan karena merekalah yang mengelola masyarakat langsung. (LKT/MZW)

Sumber: KOMPAS, Rabu, 16 November 2011, halaman 1.