Peran Program Lingkungan PBB Dibenahi

NAIROBI, JUMAT – Memperkuat hubungan sains dengan kebijakan politik, Dewan Pengatur diusulkan diubah menjadi Majelis Lingkungan Badan Program Lingkungan PBB. Selain itu, pertemuan para menteri juga perlu dikaitkan erat dengan proses penyusunan Global Environment Outlook berbasis sains.

Dua hal itu, antara lain, keluaran pertemuan Dewan Pengatur/Forum Menteri Lingkungan Global Badan Program Lingkungan PBB (GC/GMEF UNEP) yang ditutup Jumat (22/2), di Nairobi, Kenya. Disepakati pula, UNEP harus diperkuat dan perannya ditingkatkan.

Secara umum, pertemuan membahas seruan para kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk soal dana untuk UNEP dalam Anggaran Umum PBB tahun 2014 yang diusulkan agar lebih bisa diperkirakan, stabil, dan diperbesar. Pendanaan ditingkatkan seiring tumbuhnya kepercayaan terhadap kemampuan dan peran UNEP dalam memberi dimensi lingkungan pada pembangunan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner—yang juga Wakil Sekjen PBB—menegaskan, ”Tema pertemuan Dewan Pengatur yang bersejarah dan universal ini adalah ’Rio+20: Dari Keluaran ke Implementasi’ yang terjadi dalam lima hari ini.”

Baru pertama ini pertemuan berlangsung di bawah keanggotaan universal yang terdiri atas 193 negara, sesuai hasil Rio+20 dan keputusan Sidang Umum PBB. UNEP diharap jadi wahana yang mengaitkan pembentukan kebijakan dan aksi di bidang lingkungan pada masa depan.

Pusat iklim

Beberapa hal diputuskan pada pertemuan lima hari itu, di antaranya dibentuk konsorsium di bawah kepemimpinan UNEP yang mengoordinasi Pusat Teknologi Iklim dan Jaringan (Climate Technology Centre and Network/CTCN). Ini perpanjangan tangan penerapan mekanisme teknologi dari Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

Badan itu juga mengatasi semua kendala teknis dan finansial penerapan penggunaan energi bersih dan terbarukan untuk transportasi rendah karbon dan gedung efisien energi.

Keputusan lain, pelaksanaan inisiatif meninggalkan pendekatan pertumbuhan ekonomi tak berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan meninggalkan pembangunan polutif. Inisiatif ini berusia 10 tahun, bersamaan pencanangan 10 Year Framework of Programmes for Sustainable Consumption and Production Patterns (10YFP for SCP)—Kerangka Kerja Program 10 Tahun untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden Dewan Pengatur UNEP Hassan Abdel Hilal—yang juga Menteri Lingkungan, Hutan, dan Pembangunan Fisik Sudan—mencatat, banyak menteri menyerukan ekonomi hijau harus dilaksanakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.

Beberapa usulan menunjuk pada upaya yang fokus pada bidang yang cepat terkena dampak, yaitu energi, air, dan pertanian. Di tengah pertemuan itu, UNEP juga meluncurkan Kemitraan untuk Aksi Ekonomi Hijau.

Penasihat Khusus Sekjen PBB Amina J Mohamed menegaskan pentingnya UNEP berperan besar mempromosikan keberlanjutan lingkungan dalam usulan tujuan Pembangunan dan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Keberlanjutan pola konsumsi dan produksi juga diminta menjadi salah satu tujuan pembangunan sosial. (UNEP/ISW)

Sumber: KOMPAS, Senin 25 Februari 2013.