Moratorium Tak Hambat Pertumbuhan

Jakarta, Kompas – Kebijakan pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin usaha baru di hutan alam primer dan lahan gambut tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman Indonesia ini menunjukkan program pembangunan ekonomi lestari (green economics) bisa terwujud dengan dukungan swasta dan publik.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (11/4), mengatakan, dia membagikan pengalaman Indonesia tersebut dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hutan (United Nations Forum on Forest) ke-10 di Istanbul, Turki, Senin (8/4) hingga Selasa (9/4). Zulkifli didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto dan Duta Besar RI untuk Turki Nahari Agustini menghadiri forum yang dibuka Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan diikuti 197 delegasi.

Pertemuan ini bertema ”Hutan dan Pembangunan Ekonomi”. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan, laju deforestasi merupakan dampak laju kenaikan jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk pangan, papan, dan energi.

Saat berbicara di depan forum, Zulkifli menguraikan, Indonesia telah menghentikan sementara penerbitan izin usaha baru di hutan alam dan lahan gambut sejak tahun 2010 sampai sekarang. Moratorium diiringi berbagai langkah intensifikasi lahan dan berbagai kegiatan perhutanan sosial mampu mengiringi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6,3 persen sejak tahun 2009-2013. ”Indonesia berkomitmen membangun dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Saya menyampaikan, banyak program kehutanan yang bertujuan menurunkan laju deforestasi dari rata-rata 3,5 juta hektar periode 1999-2002 menjadi 450.000 hektar periode 2010-2011 dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi,” kata Zulkifli.

Hal ini bisa terwujud dengan kampanye menanam pohon secara masif yang melibatkan swasta dan masyarakat sambil menjalankan penegakan hukum sektor kehutanan. Kementerian Kehutanan juga mendorong kelompok tani mengembangkan kebun bibit rakyat sebagai sumber bibit gratis pohon bernilai ekonomi, seperti sengon, jati, jabon, hingga karet, bagi masyarakat yang mau menanam.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kerry-Ann Jones. Mereka membahas berbagai isu strategis kerja sama Indonesia-AS tentang hutan dan perubahan iklim.

Pertemuan bilateral ini membahas antara lain penguatan kapasitas kelembagaan di kabupaten berkait otonomi bidang kehutanan di Aceh, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Mereka juga berbicara penguatan kapasitas penegak hukum polisi hutan, Polri, dan Kejaksaan Agung, berkait pemberantasan pembalakan liar.

Dalam pertemuan ini, Jones menanyakan tentang otonomi dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh. Zulkifli menjelaskan, otonomi daerah memicu deforestasi. Namun, revisi regulasi dan berbagai pendekatan kebijakan telah menekan laju deforestasi. Hadi menambahkan, Gubernur Aceh mengusulkan revisi RTRWP 150.000 hektar. ”Bukan 1,5 juta hektar seperti disampaikan lembaga swadaya masyarakat,” kata Hadi. (HAM)

Sumber: KOMPAS, Jumat, 12 April 2013.