Indeks Perilaku Lingkungan Publik Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS – Pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup selama Oktober-Desember 2012 di 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota menunjukkan, indeks perilaku peduli lingkungan publik rendah. Poinnya 0,57 dari kisaran skor 1-10.

Pemetaan melibatkan 6.048 responden rumah tangga dengan 6 indikator perilaku. Indikator itu adalah konsumsi listrik, pengelolaan sampah, pemanfaatan air, penggunaan bahan bakar, emisi karbon, dan perilaku hidup sehat.

”Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat indeks PPL- nya terendah. Itu karena kesadaran pengelolaan sampah dan pemanfaatan air bersih masih minim,” kata Asisten Deputi Komunikasi Kementerian Lingkungan Hidup Siti Aini Hanun. Itu dikatakan saat pembukaan KLH Media Award bertema ”Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, di Jakarta, Selasa (14/5). KLH Media Award merupakan penghargaan bagi individu yang menghasilkan produk jurnalistik bertema lingkungan hidup.

Terkait hasil pemetaan, kata Siti, pihaknya akan mengkaji penyebab rendahnya indeks PPL. Sebab, tingkat pemahaman masyarakat menjaga lingkungan sebenarnya relatif baik. ”Ada 61,8 persen responden tahu program menjaga lingkungan, seperti penghijauan, normalisasi sungai, pengelolaan air, dan konservasi hutan. Tapi, indeks PPL, kok, masih rendah,” jelas dia.

Menurut pemerhati lingkungan yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, penyebab rendahnya indeks PPL karena publik masih salah persepsi terhadap dampak lingkungan.

”Mereka menganggap dampak lingkungan bukan hal mendesak bila dibandingkan dengan masalah ekonomi dan kemiskinan. Ini karena masalah lingkungan yang berdampak serius tak langsung terjadi,” kata dia.

Erna Witoelar, pemerhati lingkungan yang juga mantan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah, mengatakan, KLH juga harus memetakan instansi pemerintah, pusat maupun daerah, yang bertanggung jawab mengeluarkan izin terkait lingkungan.

”Para instansi tersebut yang seharusnya jadi sasaran, bukan masyarakat. Kemampuan masyarakat menjaga lingkungan masih terbatas dengan dampak yang tak terlalu besar,” kata Erna. (K06)

Sumber: KOMPAS, Rabu, 15 Mei 2013.