Author Archive

Yudi Priyanto

Okt 17, 2011 No Comments by

Setelah enam tahun di WALHI (1996–2005) menangani urusan logistik, kesukarelawanan, dan operasional kegiatan, Yudi Priyanto dipercaya Greenpeace Asia Tenggara (2005–2007) untuk mengelola bidang yang tak berbeda. Manajemen ekspedisi, penggalangan sumberdaya, dan pengelolaan jaringan adalah wilayah operasi yang sangat dikuasainya.

Fasilitator Read more

David Ardhian

Okt 17, 2011 No Comments by

Karena intensitas penelitiannya yang acap bersinggungan dengan banyak lembaga, ia pun tak kadang didapuk sebagai konsultan perencanaan strategis (Renstra), lewat pendekatan Logical Framework. Sering pula ia diminta lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menangani upaya-upaya peningkatan kecakapan (capacity building) dan aneka pelatihan kelembagaan.

Fasilitator Read more

Arianto Dwi Anggoro

Okt 17, 2011 No Comments

Keterlibatannya dengan berbagai lembaga dalam kerja-kerja penelitian maupun aksi-aksi kegiatan menempanya sekaligus menjadi pengamat kinerja lembaga dan kelembagaan. Maka, selain mumpuni dalam issu-issu pelestarian lingkungan, Ariyanto sekaligus mampu membedah kinerja penerapan rencana-rencana pelestarian oleh lembaga-lembaga implementor maupun donor.

Read more

Lisa

Okt 10, 2011 No Comments

Teman-temannya menyebut dirinya “tidak dimana-mana, tapi ada dimana-mana”, kalimat yang seakan menegaskan bahwa dirinya memang jarang mengikatkan diri secara resmi dengan satu instansi/institusi/organisasi tertentu, tapi sering terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi/institusi/organisasi tertentu. Sedang dia, lebih senang menyebut dirinya sebagai ”anak jalanan ciptaan Tuhan”.

Read more

Filantropi Keadilan Sosial tidak Identik dengan Advokasi

Sep 25, 2011 No Comments

Konsep Filantropi Keadilan Sosial merupakan praktek pemberian sumbangan kepada lembaga-lembaga nirlaba yang berupaya dalam proses perubahan struktural untuk mengentaskan kemiskinan secara ekonomi, sosial, politik.

Read more

UU Ormas Harus Dicabut, Bukan Direvisi

Sep 24, 2011 No Comments

Undang-Undang No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan seharusnya dicabut, bukan direvisi, karena cacat: menjadi alat penguasa untuk melakukan kontrol atas kebebasan berorganisasi.

Read more