Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah

Agu 04, 2018 No Comments by

Akuntabilitas dan transparansi LSM merupakan isu baru yang muncul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, setelah sekian lama yang menjadi sorotan adalah akuntabilitas dan tranparansi dari pemerintah yang mempunyai peran sebagai regulator, fasilitator, dan pengelola dana publik untuk mensejahterkan masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam good governace. Padahal dalam mewujudkan “good governance” yang harus good bukan saja government, tetapi private dan masyarakat. Isu ini semakin mengemuka belakangan ini dengan tumbuh pesatnya pembentukan LSM-LSM, khususnya setelah pihak donor masyarakat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek yang ditujukan untuk mengatasi krisis ekonomi pada fase penyelamatan, seperti JPS dan P2KP.

Ditemukan pada beberapa tempat, kasus penyelewengan oleh LSM. Pada awalnya LSM ini diharapkan dapat diperbaiki proses pengelolaan proyek yang selama ini didominasi pemerintah. LSM seharusnya menjadi pengawas, tetapi pada kenyataannya ada yang melakukan hal merugikan seperti penyelewengan itu tadi.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang menjadi pasangan yang sulit dipisahkan dalam good governance. Sesuatu tidak dapat dikatakan akuntabel kalau tidak transparans, walaupun belum dapat dijamin sesuatu yang transparans akan akuntabel.

Disarikan dari buku: Kritik & Otokritik LSM, Penulis: Hamid Abidin, Mimin Rukmini, Hal: 133-134.

.

Tulisan (yang mungkin) terkait:

  1. Tantangan Pertama: Legitimasi Politis [Maka, LSM kita saaat ini pertama-tama perlu mengagendakan ketersediaan platform politik dan hukumnya tersebut. Setidaknya...]
  2. Good NGO Governance [Prinsip-prinsip dari good gevernance yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum menjadi dasar bagi pengelolaan...]
  3. Karakteristik LSM [LSM sejak kehadirannya sangat bervariasi atau beraneka ragam dalam isu. Dan programnya dapat dilihat dari...]
  4. Kontrol Publik Terhadap LSM (1/3) [Pasca rezim Orde baru (1966-1998), LSM di indonesia mengalami booming layaknya jamur di musim hujan....]
  5. Mekanisme Kontrol LSM: Perspektif Islam [Minimal sebagai wahana instropeksi bagi siapa pun yang saat ini banyak , ruang publik masyarakat...]
Pendirian, Tatacara Pembentukan
avatar

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah”

Leave a Reply

LIPUTAN KEGIATAN LAYANAN

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Jakarta, 20-23 Maret 2017

Bertempat di Hotel Sahati Ragunan Jakarta, Penabulu kembali dipercaya untuk memfasilitasi proses penyusunan perencanaan strategis organisasi bagi Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) pada 20-23 Maret 2017.

Temu Diskusi Kelompok Terarah dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ), Jakarta, 10 September 2017

Pertemuan ini berlangsung menarik, terarah, dan kondusif untuk membangun PLJ menjadi lembaga pertama di dunia yang menyediakan layanan juru bahasa isyarat (JBI) yang seluruh anggotanya terdiri dari orang-orang tuna rungu (tuli).