Sinergi dengan Daerah

Sebanyak 14 sumur minyak dan gas bumi di Blok Jabung yang dioperasikan PetroChina International (Jabung) Ltd baru-baru ini disegel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alasannya, kegiatan migas itu belum mengantongi izin dari pemerintah daerah meski kontraktor telah mengurus perizinan sejak 9 bulan lalu.

Selama izin belum terbit, pengeboran dan pengembangan tidak dapat dilakukan. Jika penyegelan terus berlangsung, sumur-sumur yang disegel terpaksa harus ditutup demi keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal itu mengakibatkan hilangnya produksi minyak 433 barrel per hari (bph) dan produksi gas 11.011 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Potensi kerugian negara 220.166 dollar AS per hari.

Menurut Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), penyegelan itu diduga terkait alokasi gas 5 MMSCFD untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini alokasi gas itu telah disetujui SKK Migas dan uji tuntas terhadap badan usaha milik daerah tengah dilakukan. Hal lain adalah, pemda pernah meminta tarif perizinan ratusan juta rupiah, tetapi lalu membatalkannya. Juga belum terealisasinya sejumlah program tanggung jawab sosial.

Peristiwa penyegelan belasan sumur migas itu mencerminkan rumitnya masalah perizinan untuk kegiatan usaha hulu migas. Data SKK Migas, ada tujuh jenis izin yang harus dikantongi kontraktor kontrak kerja sama untuk survei awal, 25 jenis perizinan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, dan 25 jenis izin untuk mengebor di sumur pengembangan.

Bisa dibayangkan, panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas itu yang mengakibatkan lambannya kegiatan menemukan cadangan baru migas maupun kegiatan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Apalagi jika pemda setempat lamban menerbitkan izin karena berbagai kepentingan.

Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah mendukung percepatan pencapaian target produksi minyak 1 juta barrel per hari tahun 2014 dengan memberi kemudahan perizinan dan insentif. Saat ini, rata-rata realisasi produksi minyak secara nasional baru 840.000 barrel per hari.

Pada pembukaan konvensi yang diprakarsai Asosiasi Perminyakan Indonesia pada Mei lalu, Yudhoyono menegaskan, menteri terkait harus mempercepat proses reformasi birokrasi, untuk merampingkan peraturan perizinan guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Lama proses pengurusan izin hingga lebih dari satu tahun, harus dipersingkat.

Namun para pelaku usaha menilai, belum ada kepastian, kejelasan, dan konsistensi dari keseluruhan kerangka kebijakan sektor migas. Masalah perizinan, kejelasan perpanjangan kontrak, kebutuhan sumber daya manusia, serta keputusan terkait jenis kontrak yang diterapkan, amat memengaruhi keputusan kontraktor, apakah akan berinvestasi di Indonesia atau mengalihkan ke negara lain yang memiliki kerangka kebijakan jelas.

Kasus penyegelan sumur di Blok Jabung, misalnya, menunjukkan instruksi Presiden Yudhoyono tidak berjalan di daerah. Perlu bersinergi dengan daerah. (EVY RACHMAWATI)

Sumber: KOMPAS, Selasa, 04 Juni 2013.