Rio+20: MP3EI “Hijau” Batal Dibawa

Sikap Pemerintah Menjaga Lingkungan Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Keinginan Kementerian Lingkungan Hidup membawa dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang ”dihijaukan” batal. Pemberian sentuhan lingkungan pada program yang eksploitatif itu belum rampung.

”Tak keburu dibawa ke Rio+20 (KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, 20-22 Juni 2012),” kata Akhmad Fauzi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Senin (18/6) di Jakarta.

Ia dapat tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup membantu menghijaukan dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Rambu- rambu lingkungan perlu untuk menekan kerusakan ekologi pada program yang dinilai eksploitatif itu. Ujungnya, ongkos/ biaya pemulihan lingkungan sangat besar dan membahayakan manusia serta makhluk hidup.

”Penghijauan” MP3EI dalam tahap mengumpulkan informasi dari berbagai region. Akhmad sudah bertemu pemerintah daerah di koridor Papua dan Sulawesi. Pekan depan, ada pertemuan di koridor Sumatera.

Oslan Purba, Manajer Sekretariat Nasional Walhi, mengatakan, MP3EI yang dibawa ke Rio+20 bertentangan dengan prinsip isu pembangunan berkelanjutan. ”MP3EI ini menjual kawasan-kawasan Indonesia pada lembaga,” ucapnya .

Komitmen dipertanyakan

Lewat MP3EI, Pemerintah Indonesia jauh dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diklaim 5 persen. Namun, jumlah masyarakat miskin tetap besar dan lapangan kerja menyempit. Penurunan daya beli masyarakat justru turun. ”Pertumbuhan ekonomi hanya sebatas angka.

Tak mengena pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), mengatakan, Indonesia terseret arus negara maju. Pengerukan sumber daya alam oleh negara maju dinilai berlebihan. ”Indonesia dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam melimpah seharusnya punya sikap untuk kebaikan lingkungan dan masyarakat kita,” ucapnya.

Apalagi, ujarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai ketua Panel of Eminent Person bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris. Mereka mengkoordinasi agenda-agenda program pembangunan milenium pasca-2015. ”Posisi ini bisa digunakan untuk membawa isu kita dalam skala global,” ucapnya. (ICH)

Sumber: KOMPAS, Selasa, 19 Juni 2012, Halaman: 13.