Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Khusus
JAKARTA, KOMPAS – Asosiasi Pengusaha Pertambangan Daerah meminta pemerintah membuat kebijakan khusus untuk perusahaan pertambangan yang tak mampu bangun instalasi pengolahan dan pemurnian (smelter) bahan mentah mineral. Perusahaan yang tak mampu bangun smelter diminta diperbolehkan menjual hasil tambangnya ke perusahaan lain di dalam negeri yang memiliki smelter.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pertambangan Daerah (Aspperda) Zulnahar Usman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/5). Hadir pula dalam acara itu antara lain Ketua Umum Aspperda Tonny Uloli.
Menurut Tony, Aspperda–yang baru dideklarasikan pada 20 Maret lalu–merupakan asosiasi yang menghimpun pengusaha pertambangan yang mendapat izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah.
Menurut Zulnahar, Aspperda mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan pertambangan mineral melakukan kegiatan smelter di dalam negeri mulai tahun depan. Kebijakan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu rencananya bakal diikuti larangan ekspor bahan mentah mineral. ”Oleh karena itu, kami dorong anggota Aspperda untuk membangun smelter di daerah,” katanya.
Namun, Zulnahar menyatakan, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan khusus untuk perusahaan yang tak mampu bangun smelter. Dia mengusulkan, perusahaan yang tak mampu membangun smelter diperbolehkan menjual hasil tambangnya ke perusahaan lain di dalam negeri yang memiliki smelter.
Menurut dia, kebijakan khusus itu penting karena sejumlah perusahaan pertambangan di daerah mengalami kendala saat hendak membangun smelter. Salah satu hambatan itu adalah permasalahan dana karena untuk membangun smelter butuh dana yang tak sedikit. Masalah lainnya adalah infrastruktur yakni pembangkit listrik dengan jumlah daya yang mencukupi.
Zulnahar mencontohkan, perusahaan yang dipimpinnya, PT Bintan Alumina Indonesia, sedang membangun smelter untuk mengolah bauksit menjadi alumina di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. ”Dana yang dibutuhkan untuk membangun smelter diperkirakan mencapai 1 miliar dollar AS,” ujarnya. (K02)
Sumber: KOMPAS, Selasa, 21 Mei 2013.