Kelengkapan AD/ART dan SOP

Sep 26, 2014 No Comments by pedj430eaN6

Kelengkapan AD/ ART organisasi adalah satu indikator penerapan akuntabilitas tata pengurusan yang baik. Karena AD/ ART adalah aturan dasar organisasi dan menjadi landasan seluruh tindakan dan pengambilan keputusan, sehingga organisasi wajib mentaati AD/ ART secara konsisten. Temuan assessment memperlihatkan bahwa semua lembaga memiliki AD/ ART.

Dari jumlah tersebut, hanya 61% yang menjalankan AD/ ART; sebagian besar merupakan lembaga-lembaga yang memiliki masuk kategori Sesuai (compliant) dengan Kode Etik. Meski demikian, sebagian dari lembaga yang masih belum sesuai (non-compliant) dengan Kode Etik juga sudah mematuhi ketentuan AD/ ART. Dalam hal kelengkapan SOP, semua organisasi yang sudah Sesuai (compliant) dengan Kode Etik Konsil memiliki SOP dan mematuhinya dalam operasional sehari-hari organisasi. Di antara lembaga yang belum sesuai (non-compliant) dengan Kode Etik Konsil,

78% tidak memiliki SOP (hanya 22% yang mempunyai SOP) tetapi hanya sebagian yang benar-benar mematuhi SOP lembaga (Iihat Diagram 2 dan Diagram 3). Meskipun SOP merupakan aturan manajemen dan keuangan yang sifatnya sangat operasional, namun jika mengacu kepada Kode Etik Konsil, SOP tetap harus mendapatkan persetujuan dari board yang berwenang dalam membuat kebijakan strategis dan pengawasan lembaga. Kendati di satu sisi SOP bersifat teknis operasional, namun karena ketentuan dalarn SOP mengatur eksekutif, maka potensi konflik kepentingan cukup besar jika pengesahan SOP menjadi kewenangan dari eksekutif. Pemisahan antara yang membuat aturan/ kebijakan dan yang menjalankannya adalah salah satu prasyarat tata pengurusan yang baik.

Lembaga-lembaga yang tidak memiliki SOP, kemungkinan besar mengalami hambatan dalam pengawasan operasional organisasi oleh board, karena sebagian tidak memiliki board (yang hanya ada eksekutif) dan sebagian lagi memiliki board tetapi tidak aktif (sleeping board).