Kajian Kerentanan Pulau Kecil Masih Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS – Kajian kerentanan pada pulau-pulau kecil masih tertinggal dibandingkan dengan kajian kerentanan di daratan pada pulau besar. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, diantaranya lima pulau besar.

“Kajian-kajian selalu berbasis manusia. Karena manusia tinggal di darat, kajiannya bersperpektif darat,” ujar Andy Simarmata, Ketua Tim Kajian Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Kepulauan Riau-yang dilakukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), di sela-sela pemaparan hasil kajian Riau, Jumat (14/120, di Jakarta.

Menurut dia, belum ada metode mengidentifikasi pengetahuan lokal di pulau-pulau kecil. “Pengetahuan lokal amat membantu adaptasi,” kata dia.

Pemaparan dihadiri wakil-wakil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mercy Corps, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Center for International Forestry Research, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta German Society for International Cooperation.

Pada kajian tingkat provinsi tersebut, semua pemangku kepentingan dilibatkan: masyarakat, pemerintah, dan swasta.

Lebih dari 2.000

Pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah sekitar 2.400 buah. Sekitar 95 persen wilayahnya adalah laut. Kondisi wilayah Riau itu amat rentan terhadap perubahan lingkungan (perubahan iklim, perusakan lingkungan, dan polusi).

Pada kajian proyeksi iklim, sekitar tahun 2022-2032 terdapat potensi kekeringan di beberapa wilayah. Di Riau ada enam jenis bencana yang secara langsung dan tak langsung terkait perubahan iklim.

Keenam jenis bencana itu adalah banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, angin puting beliung, serta longsor.

Sekretaris Kelompok Kerja Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim Ari Muhammad mengemukakan, kajian kerentanan perlu dilakukan untuk menjadi pertimbangan perencanaan pembangunan tiap sektor. Kajian bisa dilakukan untuk level makro (pusat), meso (provinsi), atau mikro (kabupaten/kota).

“Hasil kajian ini sudah diterima Pemerintah Provinsi Riau dan akan masuk dalam pertimbangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah,” kata Ari. (ISW)

Sumber: KOMPAS, Sabtu, 15 Desember 2012, halaman: 14.