Berani Menyapu Birokrasi

Dia dikenal cerdas, tegas, dan rasa percaya dirinya sangat tinggi. Tapi dia juga sebuah kontroversi. Dipuji berhasil mereformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati malah mundur dari jabatan menteri di bawah tekanan para politikus yang menuduhnya terlibat kongkalikong dalam kebijakan penyelamatan Bank Century pada 2008.

Lepas dari kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2010, dia malah diangkat menjadi Managing Director Bank Dunia. Ekonom yang pada 2006 dinobatkan oleh majalah Emerging Markets sebagai menteri keuangan terbaik se-Asia ini dipandang suskes menyelamatkan perekonomian Indonesia dari tsunami krisis keuangan global pada 2008.

Sri Mulyani berasal dari keluarga akademisi. Almarhum bapak-ibunya, Satmoko dan Retno Sriningsih, adalah guru besar di Universitas Negeri Semarang.

Sebelum terlibat dalam pemerintahan, selain mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dia aktif di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat milik fakultas.

Salah satu agenda utama Sri Mulyani saat jadi Menteri adalah membenahi sistem penggajian dan “bersih-bersih”, menyapu birokrasi yang bertahun-tahun kotor. Pada 2008 dia pernah memecat lebih dari 230 pegawai di Kementerian Keuangan hanya dalam waktu enam bulan. Dia juga menggati semua pejabat di Direktorat Bea dan Cukai di Tanjung Priok, Jakarta. Para pejabat di Kementerian Keuangan pernah ramai-ramai mengundurkan diri dari posisi penting di perusahaan-perusahaan negara, karena Sri Mulyani menolak rangkap jabatan.

Lantaran sepak terjangnya, dia menjadi inspirasi bagi banyak aktivis antikorupsi dan prodemokrasi. Sekelompok aktivis sengaja mendirikan Partai SRI (Serikat Rakyat Independen). Lambangnya sapu. Mereka berencana mencalonkan Sri Mulyani sebagai presiden pada pemilihan umum 2014.

Menjadi Indonesia

Washington DC, 27 September 2012

Menjadi bagian dari Indonesia adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab. Indonesia adalah sebuah cita-cita bersama, sejak proses kelahiran, diproklamasikan, dan terus dibangun dalam proses hingga saat ini dan seterusnya ke depan. Setiap anak bangsa Indonesia pada suatu masa adalah juga merupakan orangtua Indonesia. Kita semua, dalam menjalani proses “menjadi Indonesia”, selain turut membentuk dan memperkuat, terkadang perlu membongkar dan kemudian mendirikan kembali bersama-sama bangunan Indonesia yang lebih kokoh dan perkasa.

Saya mendapat kesempatan sejarah untuk turut dalam proses membangun Indonesia sebagai salah satu pejabat negara. Apa yang terpikir pada waktu menerima tanggung jawab tersebut? Panggilan, idealisme, dan “sense of mission” yang muncul. Pekerjaan dan pengalaman saya menghasilkan pemahaman mengenai mengapa Indonesia terperosok dalam krisis yang sangat dahsyat pada tahun 1998/1999. Kebijakan yang eksklusif, kapasitas kelembagaan—termasuk sistem hukum—yang lemah, serta korupsi-kolusi dan konflik kepentingan yang meluas menghancurkan negara kita. Tiga hal harus selalu dijaga: kebijakan, institusi, dan integritas yang baik. Dari segi kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dari segi institusi atau kelembagaan, baik publik maupun swasta, aspek kapasitas, kompetensi dan efektivitas sangatlah penting. Kebijakan yang baik dengan institusi yang kuat harus dijalankan dengan integritas yang tinggi yang menjunjung tinggi etika publik, menjaga kepentingan rakyat/publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok, dan akuntabel dengan keputusan dan kebijakannya.

Mempelajari cara membuat kebijakan yang baik jauh jadi lebih mudah di era keterbukaan dengan revolusi teknologi informasi saat ini. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan kemampuan kita mempelajari berbagai opsi-opsi kebijakan pembangunan dari berbagai sumber. Kita dapat secara cepat dan mudah mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang berhasil atau gagal dari sejarah negara kita sendiri atau dari pengalaman berbagai negara lain. Penghalang untuk memilih kebijakan yang baik biasanya adalah kelompok kepentingan yang menguasai dan menyandera kepentingan publik yang lebih besar.

Tantangan yang jauh lebih sulit adalah untuk membangun institusi yang baik dan efektif, karena membutuhkan proses panjang untuk membongkar kebiasaan dan praktik buruk (seperti korupsi, pemborosan, penyalahgunaan kekuasaan, ketiadaan akuntabilitas) dan membangun sistem nilai dan sistem kerja yang baru yang lebih bersih, baik, dan andal. Kualitas dan kapabilitas pemimpin dan sumber daya manusia secara umum amat menentukan keberhasilan proses pembangunan institusi. Melakukan perubahan untuk membangun suatu institusi dengan kultur, sikap, dan cara berpikir yang berorientasi pada kemajuan sering dianggap tidak menarik. Tidak seperti membangun infrastruktur fisik, seperti jembatan atau gedung misalnya, yang mudah dilihat hasilnya dan bisa diresmikan dengan upacara pengguntingan pita, membangun institusi selain tidak mudah terlihat hasilnya dalam jangka pendek, juga risiko perlawanan yang dihadapi sering sangat besar. Dibutuhkan passion dan cinta yang sangat besar buat ide dan cita-cita mencapai Indonesia yang ber martabat dan maju, dan untuk berani dan mau menggerakkan perubahan ke arah itu. Maka pesan yang saya sampaikan sebagai pegangan bagi jajaran di Departemen Keuangan untuk menjalankan dan menjaga program reformasi ketika itu adalah “Jangan pernah lelah dan putus asa mencintai Indonesia”.

Pelajaran ketiga dari proses menjadi dan menjadikan Indonesia yang bermartabat adalah tentang pentingnya integritas. Integritas adalah jujur pada diri sendiri, satu kata dengan perbuatan, atau sikap amanah. Integritas adalah watak yang utuh, fondasi bagi reputasi, kehormatan dan harga diri. Dalam pengalaman melaksanakan reformasi di Kementerian Keuangan, aspek membangun integritas institusi dan menjaga integritas pribadi adalah bagian paling berat. Sebabnya ialah karena tidak mungkin untuk mengawasi tingkah laku seluruh karyawan yang lebih dari enam puluh ribu jumlahnya. Kekuasaan dan kewenangan Kementerian Keuangan yang sangat besar dan luas merupakan batu ujian terhadap integritas kita. Memang banyak contoh yang mengesankan yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dengan integritas tinggi. Bea Cukai yang menangkap penyelundup Narkoba, petugas pajak yang melakukan tugasnya dengan jujur, staf perbendaharaan dan anggaran yang melakukan tugas dengan lurus. Meski demikian, selalu ada saja sebagian dari jajaran yang mengkhianati prinsip-prinsip kejujuran dan kehormatan martabat, yang akibatnya merusak seluruh reputasi institusi. Dalam menyikapi dan menangani hal tersebut, sering diperlukan tindakan korektif yang drastis dan keras, karena integritas tidak bisa dibangun sekadar dengan retorika, namun dengan contoh nyata dalam bentuk keputusan dan tindakan-tindakan yang kita lakukan.

Sepotong kecil pengalaman reformasi birokrasi yang saya lakukan itu jelas belum dan tidak menyelesaikan masalah bangsa yang begitu rumit, yang sering bahkan sangat struktural sifatnya. Namun saya yakin, pengalaman itu melimpahkan ide dan memberi contoh bagaimana kita menjadi dan mencintai Indonesia.

Sumber: Surat Dari & Untuk Pemimpin, Penulis: Sri Mulyani Indrawati, Hal: 18-20