Beberapa Prasarana untuk Mengembangkan Koperasi

Sebagai wahana untuk mengembangkan ekonomi lemah di perdesaan, koperasi perlu dibantu agar mampu berfungsi secara maksimal. Dalam hubungan ini, Dr Newiger (1974) telah merekomendasikan beberapa prasyarat yang diperlukan untuk pengembangan koperasi di negara-negara sedang berkembang berdasarkan berbagai bahan dan pengalaman yang dikimpulkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Rekomendasi itu antara lain menyatakan:

Pertama,perlu adanya undang-undang perkoperasian serta kebijakan-kebijakan yang menerapkan konsep-konsep koperasi sesuai dengan kondisi setempat. Kebijakan kebijakan itu harus memberi kesempatan pada koperasi agar bisa berkembang. Proses ini memerlukan waktu.

Koperasi di negara-negara sedang berkembang ,yang dibantu oleh pemerintah, biasanya dipacu agar berkembang dalam waktu yang secepat-cepatnya. Akibatnya, banyak koperasi yang asal dibentuk sehingga hanya menjadi “macan kertas” yang justru mengecewakan dan menimbulkan ketidak percayaan pada anggota. Karena itu, kebijakan pengembangan koperasi harus memberi peluang bagi pengembangan dari dalam secara konsisten. Di samping itu, kebijakan ekonomi dan sosial harus mengarah kepada terciptanya iklim dan terwujudnya institusi-institusi yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Kedua, adanya struktur sosial yang menunjang gerakan koperasi. Gerakan koperasi tidak boleh menjadi sumber fasilitas bagi orang-orang kaya desa (termasuk petani besar) untuk memperoleh manfaat lebih besar lagi dari suatu kegiatan ekonomi; sementara si miskin (termasuk petani “gurem” dan buruh tani) hanya manperoleh bagian kecil saja dari kegiatan tersebut.

Hal ini mengingatkan kita pada studi yang dilalcukan oleh H. ten Dam (1961) mengenai masalah yang dihadapi oleh koperasi di Cibodas, dekat Lembang, Jawa Barat, menyangkut struktur sosial masyarakat desa. Studi itu memperlihatkan kenyataan yang ironis. Dalam struktur sosial yang oppressive, di mana koperasi diharapkan dapat menggantlkan status quo,yang terjadi malah sebaliknya. Koperasi dikuasai oleh golongan kaya, yakni para pemilik tanah besar. Kondisi ini otomatis mempertajam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena itu, perlu pengaturan kembali aset tanah agar kemampuan, mobilitas sosial, dan gairah petani meningkat. Sebab, tanpa jaminan secarity of tenure petani kecil cenderung tidak percaya pada gerakan koperasi.

Ketiga, adanya struktur pelayanan yang mendukung pertumbuhan koperasi seperti kebijakan harga dengan sistem floor-price yang merangsang produsen, sistem perpajakan, sukubunga kredit yang rendah, fasilitas pergudangan, transportasi dan pemasaran. Kebijakan ini penting, sebab respons petani kecil pada perubahan serta kesediaan mereka untuk melibatkan diri dalam pembangunan ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh dan hasil penjualan produksi di pasar ketimbang faktor risiko usaha.

Keempat, adanya suasana demokratis sehingga anggota koperasi bisa ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, karena esensi dari pembangunan adalah mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Petani kecil dan buruh tani dengan sepenuh hati akan melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka bila memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kelima, adanya dorongan motivasi yang terus-menerus dari pemimpin koperasi serta pejabat pemerintah. Walaupun syarat-syarat tersebut di atas dipenuhi, para pemimpin koperasi di negara-negara sedang berkembang sering mengeluh kurang loyalnya para anggota koperasi. Dalam banyak hal, ketidak loyalan itu disebabkan oleh kultur dan struktur sosial yang tidak menunjang Misalnya, sistem extended family lebih dominan ketimbang nuclear family. Sering juga karena anggota menganggap koperasi sebagai kepanjangan tangan instansi pemerintah belaka, terutama bila pembentukan koperasi didesak dari “atas” tanpa ada dorongan motivasi, penyuluhan, dan latihan sebelumnya. Akibahya, anggota menjadi pasif dan minat mereka terhadap koperasi sangat terbatas. Keadaan ini bertambah buruk lagi karena terbatasnya anggota yang melek huruf’ dan terkonsentrasinya kekuasaan pada beberapa tangan.

Untuk mengatasi kondisi ini upaya pendidikan bagi pengurus agar berfungsi secara efektif dan efisien sangat diperlukan. Bagi anggota, pendidikan itu akan mendorong mereka lebih aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan koperasi. Keterlibatan golongan lemah perdesaan dalam pembangunan merupakan masalah penting yang memerlukan pengertian, dukungan, dan bantuan yang tepat dari pejabat pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, maupun pemimpin-pemimpin koperasi. Karena itu, penting bagi mereka memiliki motivasi untuk mengembangkan koperasi. Semangat yang tinggi dalam bekerja serta partisipasi yang aktif merupakan esensi dari pengembangan koperasi. Hal itu sepenuhnya bergantung kepada inisiatif dan itikad anggota. .

Keenam, perlu adanya sosialisasi visi dan misi agar masalah dan program pengembangan koperasi di mengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat luas. Kegiatan ini juga perlu ditujukan kepada masyarakat di luar desa, yang secara langsung maupun tidak, mempengaruhi kegiatan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, pengertian tentang koperasi perlu menjiwai pendidikan dasar maupun program pemberantasan buta huruf. Tidak kalah pentingnya adalah, sosialisasi kepada masyarakat industri agar mereka terdorong untuk membantu pengembangan koperasi.

Ketujuh, tersedianya fasilitas dan kesempatan pelatihan manajemen pada setiap tingkat perkembangan. Tanpa tersedianya manajer yang terlatih secara memadai, koperasi sulit diharapkan untuk maju. Terlebih, dengan semakin besarnya harapan yang dibebankan kepada koperasi, maka makin tinggi pula kualifikasi manajer yang dibutuhkan. Manajer tidak hanya dituntut berperan sebagai pemimpin kelompok, tetapi juga seorang adminiskator. Karena itu latihan yang diperlukan menjadi lebih luas, meliputi dasar-dasar koperasi, administasi dan pembukuan, ekonomi pertanian, pengelolaan dan administrasi usaha, pemasaran, perencanaan dan pembiayaan, sosiologi perdesaan, dinamika kelompok dan sebagainya.

Disarikan dari buku: Pemberdayaan Orang Miskin, Penulis: Bambang Ismawan Hal: 98-101.