Si Penggempur Korupsi

Melawat ke Afganistan selalu membikin senang Erry Riyana Hardjapamekas. Ada dua ikhwal yang memicu kesenangan itu. Pertama, Abah Erry—begitu dia dipanggil—bisa pulang dengan selamat. “Kedua, Indonesia ternyata lebih baik dari Afghanistan soal pemberantasan korupsi,” ujarnya berkelakar.

Pemerintah Afganistan meminta Erry membantu pemberantasan korupsi di negeri itu—dan itu bukan tanpa alasan. Erry punya pengalaman panjang dalam urusan menggasak koruptor tatkala dia menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ). Dunia usaha dia kuasai dengan mahir, baik sektor privat maupun badan usaha milik negara (BUMN ). Etika bisnis menjadi satu bidang yang dia tekuni dengan serius.

Menurut Erry, kejujuran, tanggungjawab serta patuh pada hukum adalah nilai-nilai penting yang “wajib anut” sebagai prinsip dasar kehidupan. Nilai-nilai itu pula yang dia pegang teguh saban kali memangku jabatan di berbagai perusahaan. Selepas kuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Erry melanglang ke beberapa perusahaan pertambangan. Dia menolak tegas setiap peluang penjualan yang diduga sarat dengan potensi korupsi. Alhasil, pada 2003 Abah Erry diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award dalam Kategori Bisnis.

Saat terpilih menjadi Wakil Ketua KPK, Erry dengan penuh kesadaran melepas jabatannya di berbagai perusahaan. Erry jelas tak mengincar gaji dalam tugas barunya. Bahkan, saat itu KPK belum memiliki fasilitas memadai, Erry membawa sekretaris sendiri yang dia bayar dari kantong pribadinya.

Abah Erry juga dikenal tegas. Saat menjadi Ketua Tim Pelaksana Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis TNI pada 2008, si Abah harus bekerja ekstrakeras. Dia tetap maju walau saat itu ada berbagai resistensi di kalangan militer. Bersama 150 anggota tim, dia mendatangi berbagai kota guna memverifikasi data bisnis tentara.

Kepada Para Pemimpin Masa Depan Indonesia

Republik Indonesia membutuhkan sejumlah besar pemimpin yang tangguh, unggul, dan bermartabat, benar-benar berani berdiri di garda terdepan memimpin perang semesta melawan korupsi.

Kita sepenuhnya yakin bahwa kita tidak memilih untuk lahir, tidak bisa menentukan siapa orangtua kita, tidak memutuskan di negara mana kita lahir dan hidup, tidak pula kita mampu memilih cara, kondisi, dan kapan kita mengakhiri kehidupan kita. Tetapi, sesungguhnya kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani hidup, cara bersikap terhadap keadaan. Di negeri Republik Indonesia yang kita cintai, kita bisa memilih hidup dengan keberanian, atau menjadi pengecut; menjalani kehidupan secara terhormat atau berkhianat. Kita juga dapat memilih dan memutuskan apa-apa yang penting untuk kita kerjakan. Di antara berbagai pilihan yang ada di depan mata kita, adalah ketika amanah datang kepada kita untuk menjadi pemimpin, mampukah kita menjadi pemimpin yang berani dan berintegritas.

Sejak masa kecil hingga kini, saya memandang wajah dan keadaan negeri ini selalu diliputi perasaan yang bercampur aduk. Negeri ini kaya sumber daya alam, tetapi memiliki tantangan dalam membangun sumber daya insani. Nyanyian nyiur melambai yang mendayu-dayu, terasa menghibur memang; namun kita tak boleh alpa akan keadaan nyata sebagian rakyat yang hidup miskin dan papa. Berbagai pujian datang dari dunia internasional tentang betapa majunya kita dalam berdemokrasi, tentang betapa tangguhnya perekonomian kita yang terus melaju di tengah krisis global dewasa ini; tetapi pada tataran mikro ada banyak rumah tangga yang menjalani hidup dengan keras, dan hanya dengan kekerasan itulah mereka mampu bertahan.

Indonesia memang menjadi negara tujuan investasi dan karenanya perekonomian kita terus bertumbuh, tetapi benarkan nilai tambah dari lajunya perekonomian itu dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan.

Pertanyaan yang lebih besar adalah: benarkah apa yang kita miliki hanya mampu membawa Republik tercinta ini sampai pada derajat peradaban seperti saat ini? Atau sesungguhnya kita mampu melompati jaman kegelapan dan era kesimpangsiuran ini, hingga mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa beradab lainnya. Di antara berbagai tantangan kehidupan berbangsa, yang sangat akut adalah penyakit bernama korupsi. Tidak perlu diuraikan panjang lebar betapa dahsyatnya daya rusak korupsi. Dalam perspektif daya saing dan kemajuan bangsa, pendek kata korupsi telah mengerem kemajuan bangsa kita berdekade lamanya, dan membuat daya saing bangsa kita terus berada di titik yang mencemaskan.

Pilihannya, terus meratapi keadaan atau memilih untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

Sejak dasawarsa 1950-an kesadaran untuk menanggulangi korupsi sudah muncul. Layaknya perjalanan peradaban, sejak itu pergulatan antara the good, the bad, dan the ugly selalu silih berganti. Dinamika politik negara selalu menjadi pewarna bagi maju mundurnya langkah-langkah penanggulangan korupsi

Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai dirintis pada era BJ Habibie, dan ditetapkan pendirian kelembagaannya pada era Presiden Megawati, tidak bisa tidak, merupakan tonggak penting dalam sejarah penanggulangan korupsi di Indonesia. Pada titik inilah dimulai institusionalisasi upaya penanggulangan korupsi, yang dikelola oleh lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan hukum. Lembaga inilah yang memungkinkan terakumulasinya sumber daya, pengetahuan, pengalaman, jejaring kerja, keahlian, teknologi, dan dukungan masyarakat.

Hari ini, hampir 9 tahun sejak KPK berdiri, Republik Indonesia masih bisa lega karena lembaga yang sejak berdiri terus menuai kritik, sorotan, kecurigaan, di samping tentu saja pujian dan harapan, masih terbukti mampu berdiri kokoh bermodalkan satu hal penting: integritas dan kredibilitas lembaga. Setelah berbagai serangan balik terus menimpa KPK, dewasa ini sejumlah pihak yang merasa terancam oleh keberadaan dan kekuatan KPK terus mencari cara untuk melemahkan lembaga ini. Kisah cicak-buaya, tekanan para pengacara yang lupa diri dan tak beretika, tekanan melalui politik anggaran, hingga gagasan untuk menggerogori kewenangan melalui revisi peraturan perundangan, adalah sebagian dari cerita serangan balik itu. Tekanan kepada para individu pimpinan dan personel kunci KPK tak terbilang banyaknya. Sesungguhnya serangan balik untuk melemahkan KPK, memojokkan para pemimpin dan personel KPK merupakan keniscayaan semata. Tidak ada lembaga penegak hukum efektif yang tidak mendapat tekanan hebat untuk melemahkannya.

Dengan kata lain, sesungguhnya serangan gencar terhadap KPK dapat dibaca secara positif sebagai pengakuan atas kinerja dan efektivitas lembaga ini. Maka bersiaplah dengan pusaran yang semakin kencang dan serangan yang semakin deras. Semakin menunjukkan kinerja berkualitas, semakin diserang; mekanisme bertahan akan meningkatkan kekebalan, maka akan semakin kuat dan menunjukkan prestasi lagi, maka akan semakin kuat lagi serangannya. Siklus hidup semacam iniakan terus dialami oleh KPK. Lantas, apa yang akan menyelamatkan KPK dan upaya memberantas penyakit akut bangsa bernama korupsiini?.

Pelajaran penting yang dipetik dari perjalanan di atas adalah, betapa pentingnya faktor kepemimpinan dalam perang melawan korupsi. Tentu saja setiap perang memerlukan kepemimpinan yang kuat, begitupun perang memberantas korupsi. Kekhususan perang semesta melawan koruptor karena lawannya tak tampak, dan bisa jadi ada di sekeliling kita tanpa kita sadari. Perang melawan korupsi juga tanpa disadari merupakan perang melawan keseharian kita, pergulatan melawan arus jaman yang seolah-olah menempatkan perilaku koruptif sebagai sesuatu yang wajar, dan karenanya melawan korupsi harus dibaca sebagai melawan kewajaran. Cara pandang dan sikap para Pemimpin Negara juga akan menjadi pewarna tersendiri, sejauh mana lembaga pemberantasan korupsi akan efektif, dan sejauh mana para pihak yang merasa terganggu oleh keberadaan lembaga itu akan disikapi.

Karakter dan format kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan upaya penanggulangan korupsi? Belajar dari berbagai situasi yang pernah dilalui, maka pertama-tama integritas menjadi karakter yang utama. Integritas sederhananya adalah kesatuan antara kata dan perbuatan, kelurusan dan keteguhan sikap dalam mencapai tujuan seraya ajeg memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang diyakini.

Selanjutnya, keberanian untuk menentang arus jaman, melalui kehidupan yang dinilai sebagian masyarakat “tidak normal”, dan “tidak biasa”, haruslah menjadi karakter yang lain. Keberanian itu juga mencakup keberanian dalam menempuh cara-cara luar biasa mengingat kejahatan korupsi memang kejahatan luar biasa, yang tidak mungkin hanya ditangani dengan cara-cara biasa. Karakter lain yang kita perlukan adalah bahwa para pemimpin pemberantasan korupsi dan para pemimpin negeri hendaknya merupakan individu-indicidu yang “sudah selesai dengan dirinya sendiri”. Kewenangan ekstra, kehidupan publik yang sarat publikasi, akses ke berbagai kalangan yang tanpa batas; sering membuat seseorang berubah. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri bakal mampu mengendalikan diri dari godaan, sehingga seluruh tenaga, pikiran, dan hatinya diabdikan bagi tujuan utama yakni memenangkan perang semesta melawan korupsi.

Selebihnya adalah kompetensi teknis di bidangnya, yang dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tugasnya. Memahami landasan hukum, aturan main, dan ranah penanggulangan korupsi merupakan suatu keharusan. Kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan mengolah masukan dan memotivasi “pasukan” juga sangat diperlukan. Pemimpin yang mampu menjaga motivasi pasukannya sangat diperlukan untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Akhirnya kita perlu merenungi apa sesungguhnya makna kepemimpinan sejati? Kepemimpinan sejati bukanlah tingginya jabatan atau besarnya kewenangan, dengan sejumlah simbol kebesaran, fasilitas dan rangkaian protokoler yang memabukkan. Kepemimpinan sejati adalah gabungan kompetensi, pengetahuan, dan perilaku yang saling mendukung. Pangkat dan jabatan pada umumnya menghasilkan ketaatan dan rasa takut yang semu, sedangkan kompetensi, pengetahuan dan perilaku yang baik membuahkan rasa hormat.

Dalam lingkungan yang tidak menentu, kita perlu membangun dan melahirkan kepemimpinan sejati yang dilandasi dengan karakter dan kemampuan.

Sumber: Surat Dari & Untuk Pemimpin, Penulis: Erry Riyana Hardjapamekas, Hal: 59-62.