Mengamankan Tujuan Pembangunan

Tahun 2011 ditandai dengan pergeseran penting dalam konsep kita tentang peran sektor kesehatan dalam pembangunan bangsa.

Ada dua peristiwa penting yang memperkuat penilaian tentang keberhasilan pembangunan dengan melibatkan penyakit tak menular (non-communicable diseases/NCDs) dalam indikator kesehatan ini. Pertama, pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB tentang NCDs pada September 2011 di New York, Amerika Serikat, dan, kedua, Konferensi Dunia tentang Determinan Sosial Kesehatan pada Oktober 2011 di Rio de Janeiro, Brasil.

Masuknya isu penyakit tidak menular dalam agenda pembahasan merupakan kedua kalinya dalam sejarah PBB setelah isu AIDS. Ini menandakan betapa krusialnya isu penyakit tidak menular dalam tatanan global dewasa ini dan bagaimana hebatnya dampak penyakit ini terhadap kesejahteraan suatu bangsa.

Beban baru

Penyakit tidak menular—termasuk di dalamnya penyakit degeneratif—antara lain adalah serangan jantung dan stroke, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis. Semua ini dipandang akan mendatangkan beban baru dan tantangan berat di berbagai negara di dunia.

NCDs telah menyebabkan 63 persen dari kematian global. Diperkirakan 36 juta orang meninggal setiap tahun karena penyakit-penyakit ini sehingga menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang luar biasa. Tak pelak lagi NCDs jadi ancaman serius bagi tujuan pembangunan pada masa depan.

Keadaan ini tak menguntungkan, terutama karena kita sendiri masih berjuang menanggulangi berbagai penyakit menular, seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Penanggulangan penyakit-penyakit ini telah jadi target yang harus dipenuhi dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) kita pada 2015.

Dengan munculnya ancaman baru dari NCDs dan belum tuntasnya upaya penanggulangan penyakit menular, kita dihadapkan pada beban ganda. Untuk mengatasinya diperlukan adanya strategi komprehensif sehingga dapat menjawab masalah hingga ke akar permasalahan.

Mengapa penanggulangan NCDs harus menjadi prioritas pembangunan? NCDs bukan semata masalah kesehatan, melainkan merupakan tantangan pembangunan yang harus diatasi. NCDs menggerogoti dengan cepat hasil-hasil pembangunan yang dicapai dengan susah payah. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pamungkas dari pembangunan direnggut tanpa ampun oleh epidemi NCDs.

Tidak sedikit masyarakat yang tergelincir setiap tahun ke dalam kemiskinan karena biaya penanganan NCDs yang meroket. Sumber daya keluarga dan negara akan mendapat tekanan luar biasa karena prevalensi NCDs yang terus meningkat.

Penanggulangan

Jelas, sektor kesehatan memainkan peran sentral dalam penanganan NCDs. Namun, mengatakan bahwa hanya sektor kesehatan yang bertanggung jawab merupakan asumsi yang keliru. Penanggulangan NCDs harus merupakan pendekatan intersektoral, melibatkan berbagai kementerian atau lembaga sebagai pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan.

Perangkat peraturan dan kebijakan yang bermuara pada upaya mendorong pencegahan dan pengendalian NCDs merupakan komponen vital dalam penanggulangan NCDs. Institusionalisasi kebijakan dan program pencegahan serta pengendalian NCDs ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas dapat jadi langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memerangi NCDs secara komprehensif.

Jika NCDs dilihat dalam konteks yang lebih luas dan melibatkan solusi intersektoral, pendekatan determinan sosial kesehatan akan menjadi landasan konseptualnya.

Pendekatan determinan sosial kesehatan melihat, sebagian besar beban penyakit global disebabkan oleh akses yang tak merata terhadap pelayanan kesehatan. gaya hidup, ataupun kondisi lingkungan tempat masyarakat lahir, tumbuh, bekerja, dan menua. Stratifikasi sosial di masyarakat, yang bersumber pada distribusi pendapatan yang tidak merata dan diskriminasi serta memperkuat ketidaksetaraan dalam mengakses pelayanan kesehatan, sehingga penanganan NCDs tidak memadai.

Dalam konteks nasional, penyakit menular, NCDs dan ketidaksetaraan dalam akses pelayanan kesehatan harus diatasi. Diperlukan reorientasi pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat agar lebih efektif dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Beberapa faktor penyulit, seperti laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang lebih cepat dari ketersediaan infrastruktur, mengharuskan pendekatan intersektoral yang lebih kuat dan terencana.

Hal yang dibutuhkan adalah mengubah pola pikir sektoral menjadi holistik, dan kesediaan untuk bekerja sama lintas sektor secara obyektif, yang benar-benar mengutamakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pencapaian

Kunci penanganan kesehatan—baik penyakit menular maupun tak menular—adalah memperbaiki kondisi sosial kesehatan masyarakat secara umum. Tanpa penanganan efektif terhadap determinan sosial kesehatan, upaya pencapaian MDGs, terutama di sektor kesehatan akan menjadi lebih sulit. Pada gilirannya, ini akan turut memengaruhi secara negatif upaya-upaya pencapaian target-target MDGs lainnya.

Sayangnya, sampai saat ini kita masih berkutat pada masalah-masalah mendasar dalam pembangunan sebagaimana tertuang dalam target-target MDGs, seperti penanggulangan kemiskinan yang ekstrem dan kelaparan. Akibatnya, tantangan untuk menanggulangi NCDs makin berat untuk kita.

Dari sudut pandang lain, upaya mengurangi kesenjangan dalam akses ke pelayanan kesehatan dan upaya penanggulangan NCDs menjawab tantangan yang belum menjadi fokus MDGs selama ini. Target-target yang harus dicapai dalam MDGs berfokus pada pencapaian rata-rata nasional dan tidak mempersoalkan disparitas yang berada di dalamnya. Jadi, kesetaraan dalam mengakses pelayanan kesehatan akan mengompensasi kekurangan ini.

Demikian pula upaya pengendalian dan pencegahan NCDs yang berhasil akan memperkokoh pencapaian MDGs, dan menjamin keberlangsungan masyarakat yang sejahtera. Program pengendalian dan pencegahan NCDs merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar.

Penanganan dini terhadap NCDs memerlukan biaya dan sumber daya, tetapi membiarkan NCDs tidak terkontrol akan memerlukan biaya dan sumber daya yang jauh lebih besar. Pilihan kita menentukan konsekuensinya.

Oleh: Nila F Moeloek Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals

Sumber: KOMPAS, Jumat, 18 November 2011, Halaman 7.