Kategorisasi Organisasi Masyarakat Sipil (5/12)

Seri 2/3 dari Bagi. 2 Sektor Masyarakat Sipil, dari keseluruhan 12 seri artikel berjudul Menuntaskan Dilema “Moral dan/atau Modal?” dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, ditulis oleh Hasan Bachtiar.

Keterangan lengkap tentang tulisan ini.

Masyarakat sipil, umumnya, mencakup keragaman ruang-ruang, aktor-aktor, dan bentuk-bentuk kelembagaan, yang tingkat-tingkat formalitas, otonomi, dan kekuasaannya masing-masing bervariasi. Arena masyarakat sipil, seringkali, dihuni oleh organisasi-organisasi seperti lembaga-lembaga amal yang terdaftar, organisasi-organisasi pembangunan non-pemerintah, kelompok-kelompok komunitas, organisasi-organisasi kaum perempuan, organisasi-organisasi berbasis iman, asosiasi-asosiasi profesional, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok swadaya, gerakan-gerakan sosial, asosiasi-asosiasi bisnis, koalisi-koalisi, dan kelompok-kelompok advokasi.

Apabila unsur-unsur yang menghuni dan membentuk entitas masyarakat sipil amatlah beragam menurut berbagai aspek, sejauh mana keragaman itu? Banyak ahli telah mengajukan beraneka peta konsep untuk menjawab pertanyaan ini. Ilustrasi 0.5 berikut mencoba merumuskan suatu alat pemetaan lain untuk membaca keragaman para penghuni entitas masyarakat sipil tersebut.

Ilustrasi 0.5: Kategorisasi Organisasi Masyarakat Sipil

Dengan dua definisi tentang masyarakat sipil yang cukup luas di atas, dapat ditambahkan suatu simpulan bahwa di sektor inilah—berlawanan dengan entitas negara dan pasar—pluralitas paham filsafat manusia sebagai homo socius, animal symbolicum, bahkan juga homo ludens mendapat tempatnya kembali. Malahan, sejatinya, sebelum muncul tatanan politik dan ekonomi seperti sekarang yang penuh distorsi ini, manusia dahulu hidup dalam komuni-komuni, gilda-gilda, suku-suku, kelompok-kelompok kecil yang saling berbagi dalam semangat nir-eksploitasi.

Dari sinilah pula wacana tentang masyarakat sipil dimunculkan—yang di Indonesia hangat dibicarakan sejak dekade 1970-an, ketika rezim negara neofasisme-militer Orde Baru mengalami masa pemantapan—sebagai penyeimbangan dan perlawanan atas hegemoni, dominasi, represi, eksploitasi, dan destruksi oleh negara dan pasar. Diasumsikan bahwa sektor masyarakat sipil akan memperkuat kembali kultur, menandingi politik dan ekonomi, melalui program-program pembangunan yang diprakarsai dari bawah-ke-atas, berlangsung pada tingkat akar-rumput (bottom-up, grass-roots/people-centered development) alih-alih dari atas-ke-bawah dan berpusat pada negara (top-down, state-centric development), sehingga mampu menyerasikan secara dialektis konfigurasi sosial yang sudah lama timpang dan compang-camping tadi. Dus, dianggaplah pula bahwa nilai-nilai hakiki kemanusiaan (bonum, unum, verum, pulchrum) akan bisa ditegakkan kembali.