Evaluasi Sistem Keuangan Program Mampu Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Jakarta, 15-18 Oktober 2014

Berdasarkan workshop monev yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia – Cowater Mampu di Hotel Paragon, Jakarta pada Oktober 2013 terdapat 3 tujuan besar yang ingin dicapai dalam mengelola program Mampu (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi 3 jangka waktu, jangka pendek (2-3 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (5-7 tahun).

Adapun Tujuan Jangka Pendek Program Mampu Durasi Waktu 2-3 tahun adalah:

1. Penguatan Kapasitas Meningkatnya pengetahuan, komitmen, kesadaran kritis, tentang perlindungan sosial dikalangan: 1. Media cetak, Multimedia dan TV 2. DPR RI, DPRD I dan II 3. Kalangan penyedia layanan Publik 4. Perempuan miskin di 18 kelompok kepentingan di 12 provinsi
2. Meningkatnya kapasitas kelompok perempuan yang terorganisir (perubahan ditingkat ketrampilan dan pengetahuan)
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kepemimpinan perempuan untuk mengelola organisasi dan mengidentifikasi isu (etika dan ketrampilan)

3 tujuan tersebut menjadi pedoman dalam melakukan agenda kerja program mampu, termasuk dalam melakukan evaluasi kerja pelaksanaan program.

Dan berdasarkan hasil diskusi dengan Team Monev Cowater Mampu pada saat monitoring, evaluasi dan diskusi refleksi pencapaian program  ditingkat setnas pada bulan Agustus 2014, setnas mengajak kawan-kawan pengurus wilayah (sekwil dan presdium wilayah) dan staff keuangan wilayah untuk mendiskusikan kembali langkah-langkah perbaikan dalam mengelola program.

Hal ini penting dilakukan, mengingat kita mengalami banyak masalah dalam mengelola program dan keuangan. Salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah keterlambatan pengiriman laporan narasi dan keuangan wilayah ke setnas maupun setnas ke cowater mampu. Keterlambatan pengiriman laporan mengindikasikan adanya beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Kemampuan staff tidak seperti yang disyaratkan pada saat proses rekruitmen
2. Kontrak kerja pengurus wilayah dengan staff keaungan dan program tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian
3. Staff program dan keuangan mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan pengurus wilayah dalam hal ini sekwil
4. Pengelola program ditingkat setnas mengalami hambatan dalam berkoordinasi dengan pengurus wilayah, staff program dan staff keuangan ditingkat wilayah

Indikator diatas menginsyaratkan pada semua pihak bahwa, management program yang bermasalah akan berdampak juga dalam proses pencapaian tujuan program.

Tujuan yang ingin diharapkan:

1. Melakukan evaluasi strategi implementasi program
2. Melakukan evaluasi managemen keuangan program
3. Konsolidasi organisasi menuju kongres nasional
4. Sosialisasi program mampu
5. Merumuskan strategi implementasi program dan management keaungan program
6. Merumuskan perjanjian kerjasama setnas dengan pengurus wilayah dalam pengelolaan program mampu

Hasil yang ingin dicapai:

1. Hasil evaluasi program mampu menjadi referensi dalam menyusun strategi pengelolaan program mampu tahap 2
2. Adanya rumusan strategi implementasi program mampu
3. Adanya rumusan usulan perbaikan management keuangan program mampu
4. Disepakatinya Perjanjian kerjasama setnas dengan pengurus wilayah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Koalisi Perempuan Indonesia disuport oleh Cowater dalam program MAMPU bekerjasama dengan Penabulu untuk melaksanakan “Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Program MAMPU”

Evaluasi Sistem Keuangan Program MAMPU dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia selama 4 hari dengan difasilitasi oleh Eko Komara dari Penabulu di Hotel Melawai, Jl. Melawai Raya No. 18-20 Kebayoran Baru Jakarta dan diikuti oleh 12 Staf Keuangan KPI Wilayah antara lain berasal dari:

1. Wilayah DKI Jakarta
2. Wilayah jambi
3. Wilayah Nusa Tenggara Barat
4. Wilayah Aceh
5. Wilayah Jawa Tengah
6. Wilayah Jawa Barat
7. Wilayah Bengkulu
8. Wilayah Sulawesi Selatan
9. Wilayah DIY
10. Wilayah Sulawesi Tengah
11. Wilayah Sumatera Barat
12. Wilayah Jawa Timur

Evaluasi Sistem Keuangan Program MAMPU Koalisi Perempuan Indonesia dilakukan selama 4 hari yaitu mulai pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2014. Adapun hal-hal yang didiskusikan oleh Fasilitator bersama peserta adalah:

1. Melakukan penggalian informasi dari peserta masing-masing wilayah dan Setnas terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan program MAMPU
   Pada proses ini, penggalian kendala yang dihadapi di Setnas maupun Wilayah diolakukan dengan cara perkenalan dengan masing-masing peserta menyampaikan hal apa yang paling disukai dan yang tidak disukai pada saat  melakukan proses keuangan. Kemudian dari kendala-kendala tersebut Fasilitator mencoba untuk mengkaitkan dengan struktur dan sistem yang sudah berjalan.
2. Dari temuan-temuan kendala dan kondisi, peserta dibawa untuk menyampaikan usulan-usulan perbaikan untuk pengelolaan keuangan tahap ke 1
   Pada proses ini, peserta menyampaikan usulan-usulan konkret dengan menuliskan di metaplan, kemudian peserta yang lain melihat dan memberikan tanda bintang untuk usulan perbaikan yang disetujui. Dari usulan yang paling banyak bintangnya itu yang kemudian dijadikan bahan untuk berdiskusi.
3. Mendiskusikan usulan-usulan perbaikan tahap ke 1
   Dalam proses ini, peserta diajak diskusi dengan harapan peserta mampu melihat kedalam ruang lingkup yang lebih besar dengan menyampaikan segala kemungkinan kemungkinan yang terjadi terhadap usulan-usulan tersebut.
4. Peserta menyampaikan usulan-usulan perbaikan pengelolaan keuangan program MAMPU tahap ke 2
   Pada proses ini, peserta diajak untuk menyampaikan usulan-usulan perbaikan dengan sistematik. Usulan-usulan yang disampaikan berdasarkan SOP Keuangan KPI yang kemudian harapannya adalah SOP KPI bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan program, baik program MAMPU maupun program lainnya.
5. Menyusun rumusan draft usulan perbaikan sistem pengelolaan keuangan program MAMPU berdasarkan usulan tahap ke 2
   Berdasarkan usulan-usulan perbaikan tahap ke 2 dari peserta, kemudian bersama-sama disusun rumusan draft perbaikan untuk disampaikan ke rapat Pleno
6. Perwakilan dari Tim Keuangan mempresentasikan usulan-usulan yang sudah disepakati oleh Tim Keuangan Setnas dan Wilayah di rapat pleno