Fasilitasi Refleksi Perjalanan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, 16 Juni 2014

Isu desentralisasi mulai mencuat pada tahun 2000, dimana pemerintah pusat memberikan kebebasan yang pada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan wilayahnya. Namun, bagaikan mata uang yang memiliki dua sisi, desentralisasi juga membawa dampak positif dan negative, khususnya pada dunia usaha saat itu. Diawali dengan semangat untuk mengamankan proses desentralisasi, pada 7 Desember 2000 digelarlah sebuah seminar dengan tajuk “ Menyelamatkan Otonomi Daerah”

Seminar yang diikuti oleh kalangan akademisi, dunia usaha, insan media dan masyarakat sipil ini kemudian melahirkan beberapa rekomendasi sebagai respon dari situasi desentralisasi saat itu. Salah satunya adalah dengan melahirkan sebuah entitas independen sebagai pengawas pelaksanaan desentralisasi berbasis riset dan kajian. Hari itu, perjalanan Komite Pemantuan Pelaksanaan Otononi Daerah dimulai.

Sebagai sebuah lembaga yang berbasis riset dan kajian, KPPOD, demikian organisasi ini dikenal, menempatkan isu Ekonomi dan Iklim Investasi sebagai isu sentral untuk dapat mengakomodir isu desentralisasi. Kerja-kerja KPPOD ditandai dengan kajian perda-perda yang memiliki dampak kurang menguntungkan bagi iklim investasi daerah, yang berdampak kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa, KPPOD telah melahirkan program-program menarik dalam kerangka desentralisasi, salah satu program unggulan KPPOD adalah Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang diklaim sebagai riset termasif di Indonesia. Studi TKED merupakan riset yang dikembangkan untuk mengukur berbagai aspek tata kelola ekonomi daerah. Melalui studi ini pemerintah daerah yang satu dapat membandingkan kinerjanya dibandingkan dengan yang lainnya serta dapat memprioritaskan aspek-aspek tata kelola ekonomi daerah yang perlu dilakukan, serta dapat belajar dari pemerintah daerah lain yang dinilai lebih baik. Studi TKED KPPOD telah dilakukan secara periodik sejak tahun 2003, pada tak kurang 400 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Dari hasil studi TKED ini menghasilkan KPPOD Award, sebuah penghargaan yang prestisius bagi Kota/Kabupaten yang berhasil menempati rating tertinggi hasil dalam studi TKED.

Di usianya kini, KPPOD dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel, ini merupakan bentuk tanggung jawab KPPOD pada kepercayaan public, sebagai pemberi mandat utama pada KPPOD. Kondisi inilah yang kemudian membuat KPPOD berinteraksi secara intens dengan Penabulu sejak Juni 2014 lalu. Yang berperan sebagai fasilitator bagi KPPOD untuk menyusun perencanaan strategis organisasi, sistem monitoring dan evaluasi, serta sistem pengelolaan keuangan.

Diawali dengan  Refleksi Perjalanan KPPOD, pada 16 dan 23 Juni 2014. Berbentuk focus group discussion, kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat KPPOD dan diikuti oleh seluruh jajaran staff sekretariat KPPOD, ada Bapak Robert Endy Jaweng (Direktur Eksekutif), Bapak Sigit Murwito (Deputi Direktur), Mbak Regina yang biasa dipanggil Mbak Titut (Administrasi), Mbak Nia (Finance), Mas Budi Reza, Mbak Liza Karlinda dan Lae Iqbal Damanik (Tim Peneliti), serta Mas Agus (Bagian Umum). Dalam tahapan ini, kembali NM Ruliady dipercaya untuk memfasilitasi jalannya fgd, dibantu Tino Yosepyn sebagai co fasilitator.

Ditengah dinginya AC ruang meeting sekretariat KPPOD – Rully – panggilan akrab NM Ruliady mengajak jajaran staff KPPOD untuk mengingat kembali seluruh capaian-capaian yang sudah diraih selama ini, dalam 6 pokok fokus program:

1. Dokumentasi, analisa, dan advokasi berbagai kebijakan/regulasi (pusat maupun daerah) terkait dengan aktivitas perekonomian dan investasi di daerah, baik secara langsung maupun sebagai konteks yang turut mempengaruhi dinamika pembangunan daerah yang bersangkutan.
2. Menilai, mengukur, dan membandingkan praktik inovasi pelayanan publik antar Pemda, khususnya dalam hal birokrasi pelayanan investasi.
3. Menilai, mengukur, dan membandingkan daya saing investasi antar-daerah dan kinerja kepemerintahan ekonomi setiap daerah.
4. Mendorong tercapainya maksimal kualitas kebijakan dan kapasitas manajemen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
5. Menyebarkan berbagai temuan dan pandangan konstruktif bagi advokasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan otonomi melalui keaktifan jaringan kerja dengan berbagai mitra terkait, publikasi di media massa, dsb.
6. Program penguautan kapasitas orgnisasi.

Dibagi dalam dua kelompok, mereka diajak untuk memberikan penilaian kepuasan akan hasil yang sudah diraih. Lalu menginventarisir kesulitan-kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan program. Melihat dampak yang telah ditimbulkan program baik untuk organisasi maupun masyarakat luas, serta mimpi akan imlementasi lanjutan. Menjelang tengah hari, papan tabel pencapaian program yang tadinya berwarna hitam legam, mulai penuh dengan warna-warna capaian KPPOD.

Selepas makan siang, masing-masing perwakilan dari kelompok mulai manggung,  kelompok ganjil diwakili oleh Iqbal, peneliti muda KPPOD asal Medan yang tengah berjuang menyelesaikan membaca Burung-Burung Manyar Romo Mangun di tengah kesibukannya. Dengan nada suara bak remaja belasan tahun, Iqbal mulai menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Sesekali derai tawa bergema, menghangatkan ruangan ber AC nan sejuk itu.

Kelompok genap diwaklili oleh Mas Win, panggilan akrab Winantyo. Dikesempatan ini, kami berhasil membujuk mas Win untuk memperdengarkan suara lembutnya. Lelaki yang biasanya lebih memilih berkomunikasi dalam kode binary website ini, menjelaskan dengan singkat namun sistematis, dan langsung pada fokus hasil diskusi dalam kelompoknya, khas programer komputer. Tanya jawab dan saling klarifikasi pun tak luput terjadi di sesi paparan ini.

Jelang maghrib, seluruh proses Refleksi Perjalanan telah usai. Tak terasa delapan jam telah dilewati bersama dengan menyenangkan dan penuh semangat. (TY)